PPAT Notaris di Wilayah Lumajang masih tergolong sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan Wilayah Jember, apalagi dengan kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Medan, ataupun Makasar. Lebih tepatnya saat ini Selasa 31 Desember 2019, Jumalah PPAT Notaris ada kurang lebih 12 Pejabat saja. Berbanding terbalik dengan wilayah tetangganya Jember, yang sudah mencapai kuota kurang lebih 100 Pejabat. Sumber data : https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Daftar-Ppat

Lalu dampak apa yang ditimbulkan dari penyebaran Pejabat PPAT Notaris di seluruh wilayah Indonesia yang tidak merata tersebut ?

Logikanya semakin berkembangnya sebuah kota/ wilayah, tentu semakin berkembang juga jumlah dan nilai transaksi dalam wilayah tersebut. Dan sudah pasti akan dibutuhkan produk-produk PPAT Notaris dalam jumlah besar pula. Dampak positifnya akan menumbuhkan sebuah rantai mutualisme antara perkembangan/ kemajuan sebuah wilayah dengan pertumbuhan jumlah Pejabat PPAT Notaris di wilayah tersebut.

Namun……?!! Pada kenyataan di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya…..

Pertumbuhan jumlah PPAT Notaris jauh melebihi angka kebutuhan dalam wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Surabaya, Medan, dan Makassar.

Berikut dampaknya adalah ;

Persaingan Tidak Sehat, Penetapan Tarif Produk PPAT Notaris Yang Dibawah Standar

“DARIPADA mencari tukang tambal ban, lebih gampang mencari kantor notaris,” begitu seorang notaris di Jakarta berseloroh. Bisa jadi, itu bukan sekadar gurauan kosong. Profesi notaris memang menumpuk di Jakarta, Bogor, dan Bekasi (Jabotabek). Buktinya, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, enggan mengangkat ribuan lulusan program magister kenotariatan menjadi notaris. “Kami tidak mempunyai kewajiban untuk mengangkat mereka sebagai notaris,” ujar nya.

Padahal, kini ada enam universitas negeri penyelenggara program magister kenotariatan. Pendidikan setingkat S-2 itu dibuat menggantikan program spesialis kenotariatan, empat tahun silam. Waktu itu, pemerintah memang menghapuskan program spesialis. Program nongelar yang menghasilkan kandidat notaris itu juga tergusur, antara lain, karena lulusannya banyak yang menganggur. Ketika itu, Departemen Kehakiman membatasi pengangkatan notaris yang dikenal dengan pertumbuhan nol.

Untuk diangkat menjadi notaris, seorang kandidat notaris harus melewati proses magang selama dua tahun. Jika pendidikan magister kenotariatan itu bisa ditempuh dua tahun, ditambah magang dua tahun, seharusnya lulusannya sudah diangkat tahun ini. “Tapi sampai sekarang belum ada yang diangkat,” kata Ahyar Salmi, Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bayangkan saja, jika setiap universitas paling sedikit menelurkan 100 lulusan tiap tahun, berapa ribu para penganggur intelektual itu tercetak hingga kini.

Sekretaris Ikatan Notaris Indonesia, Imran Ilyas Guchita, memperkirakan lulusan program kenotariatan yang menunggu pengangkatan saat ini berjumlah 8.000 orang. Pada 1995 saja, kata Imran, ada 1.765 notaris yang diangkat dari lima universitas di Jawa, ditambah satu di Sumatera Utara. Itu pun penyebarannya tidak merata. “Menumpuk di kota-kota besar,” katanya.

Jabotabek adalah sasaran empuk para notaris itu. Maklum, di sanalah pusat transaksi bisnis yang membutuhkan jasa notaris. Wajar kalau Jabotabek sengaja mempersempit lubang masuk. Untuk mendapat wilayah basah itu, kata Imran, seorang notaris harus berpraktek lima tahun di daerah. Umurnya pun paling sedikit harus 45 tahun. “Cukuplah cari uang 20 tahun di Jakarta, setelah itu pensiun,” ujar notaris asal Jambi yang mulai praktek di Jakarta pada tahun 2000 itu.

Selain harus bersaing karena pemainnya banyak, tutur Imran, lahan para notaris pun kini jauh berkurang. Antara lain akibat banyaknya bank yang ditutup dan merger. “Misalnya, kalau dulu ada empat bank, sekarang tinggal satu, Bank Mandiri. Berarti kita kehilangan tiga bank,” kata Imran, yang juga menjabat sebagai Ketua PP Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah itu. Begitu juga Bank Permata, yang gabungan enam bank swasta itu.

Banyaknya notaris juga memberi banyak pilihan buat bank.

“Berlaku prinsip ekonomi, mereka mencari notaris yang tarifnya rendah, sehingga terjadi perang harga sesama notaris” kata Imran.

Tak cuma itu, menurut dia, orang bank pun kini lebih pintar. Ia memperkirakan, ada sejumlah akta, seperti akta pengakuan utang dan perjanjian kredit, yang kini tak lagi dibuat di hadapan notaris. “Sekarang ada 80% akta di bawah tangan,” Imran menambahkan.

Meski telah ditentukan besaran tarif, baik tingkat nasional maupun dalam skup daerah-Pengda INI-semuanya terpulang pada kondisi masing-masing daerah.Namun patut dicatat bahwa perang tarif, bias dikatagorikan sebagai pelanggaran undang-undang, masih acap terjadi. Misalnya, ada notaris yang menentukan tarif di bawah konsensus. Bahkan ada tarif yang tidak masuk akal, saking rendahnya. Padahal besarnya uang jasa tersebut, untuk biaya produksi saja mustahil bisa dikerjakan.

Beberapa sumber yang masih menjunjung konsensus beralasan mereka memasang tarif rendah lantaran jika pekerjaan itu tidak diambil banyak yang antri dan bersedia mengerjakan. Pekerjaanpun diambil-kendati bertarif rendah-dengan alasan bisa untuk membiayai operasional kantor. Kondisi ini Nampak ironis dan dilematis, walau harus mempertaruhkan harkat dan martabat jabatan

Dari sanalah, kata Imran, muncul istilah notaris banting harga. Menurut dia, keterpurukan itu bermula ketika Menteri Kehakiman Muladi membuka keran pengangkatan notaris baru. Bagi Imran, kebijakan itu bagus di satu sisi. “Tidak melanggar hak para calon notaris itu untuk diangkat,” katanya. Empat tahun lalu, para mahasiswa notariat itu pernah mengancam akan menuntut Menteri Kehakiman ke pengadilan tata usaha negara ketika akan membatasi pengangkatan notaris baru. Pembatasan juga membuka peluang jual-beli formasi.

Di sisi lain Akta notaris sebagai produk intelektual Notaris, harus diberi penghargaan sebagai implementasi dari keilmuan seorang notaris, dan juga notaris bukan tukang membuat akta. Setiap akta notaris mempunyai nilai sentuhan tersendiri dari notaris yang bersangkutan dan memerlukan kecermatan.

Sehingga atas hal itu, Notaris dapat menentukan honornya sendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak/penghadap yang memerlukan jasa notaris, dengan parameter tingkat kesulitan membuat akta yang diminta oleh para pihak/penghadap, sehingga nilai akta tidak perlu didasarkan pada nilai ekonomis atau sosiologis dari suatu akta, karena tidak ada ukuran yang tepat untuk mengukur nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta, akta notaris harus tetap dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah. Sehingga dapat dikatakan honorarium / fee yang diterima oleh notaris sebagai pendapatan pribadi notaris yang bersangkutan. notaris merupakan hak, dalam artian orang yang telah menggunakan jasa notaris wajib membayar honorarium atas notaris tersebut.

Meskipun demikian notaris berkewajiban membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium/ fee kepada notaris. Jasa hukum untuk mereka yang mampu membayar honorarium notaris atau diberikan secara cuma-cuma oleh notaris karena ketidakmampuannya penghadap, wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh notaris, karena akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan tidak akan ada bedanya baik bagi yang mampu membayar honorarium notaris maupun bagi yang tidak mampu atau diberikan secara cuma-cuma.

Hal tersebut merupakan idiealisme yang menjunjung martabat martabat profesi jabatan notaries namun hal yang tidak dapat dipungkiri Globalisasi menerjang semua negara tanpa pandang bulu, krisis keuangan global yang menjadi (Hot Issue) di belahan dunia saat ini dirasakan juga oleh lembaga profesi di Indonesia, khususnya ketika berbicara mengenai idealisme dan martabat profesi jabatan notaris.

Idealisme seakan menjadi barang baru dan aneh di tengah maraknya pragmatisme yang menjadi faham baru di tengah masyarakat. Notaris sebagai bagian dari individu dalam masyarakat menghadapi tantangan yang serupa. Di satu sisi notaris diminta menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 37 UUJN, namun di sisi lain notaris dihimpit oleh kehidupan materialisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Diupdate oleh PPAT Notaris Lumajang. Pada Selasa, 31-12-2019.